Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., melaksanakan pertemuan dua Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Jakarta, Jumat (21/2/20).
Dalam pertemuan tersebut Kepala Bakamla RI melaporkan bahwa pada Senin (17/2), telah dipanggil Presiden RI Joko Widodo yang menginstruksikan segera menyelesaikan masalah Omnibus Law dan masalah penegakan hukum di laut bahwa hanya ada satu dalam hal ini adalah Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard.
Dapat kami sampaikan bahwa fungsi Coast Guard ada tiga yaitu penjaga keamanan laut (maritime security), penjaga keselamatan laut (maritime safety) dan pertahanan (maritime defence). "Apabila negara dalam keadaan perang, Bakamla RI akan hadir sebagai komponen cadangan pertahanan dibawah TNI AL karena apabila sudah perang semua daya dikerahkan," jelas Laksdya TNI Aan Kurnia.
Selain meminta segera menyelesaikan Omnibus Law, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar Kementerian/Lembaga yang memiliki kapal seperti kapal TNI AL berukuran kecil, Polairud, Kementerian Perhubungan, KKP, Bea Cukai dan Imigrasi. Fisik kapal menjadi Coast Guard dengan berkelirkan dua strip merah sehingga nantinya mempermudah pelaku usaha di laut dalam melaksanakan kegiatan ekonomi mengeluarkan biaya lebih murah karena hanya ada satu pintu.Baca Sekengkapnya. http://kaksumiyati.blogspot.com/2020/02/nasional-perairan-selat-malaka-sumber.html
