banner
Manfaatkan Internet, Konsultasi Bantuan Hukum Online dan Pengacara “Gratis”
20 Okt 2016 0
Manfaatkan Internet, Konsultasi Bantuan Hukum Online dan Pengacara “Gratis”

Permasalahan dengan hukum sudah selayaknya dihindari. Karena selain menguras energi, juga keuangan. Apalagi, dengan bersengketa, banyak kerugian materil dan non materil termasuk waktu yang terbuang dan nama yang buruk.

Namun demikian, “gangguan” masalah ini pasti selalu ada. Apalagi, di era digital dimana sosial media saat ini sering menjadi “momok UU ITE” yang merugikan ruang demokrasi dan kebebasan berbicara. Ya, karena UU No 11 Tahun 2008 (UU Informasi dan Transaksi Elektronik) kerap menjerat bagi yang tak hati-hati dalam mengungkapkan ekspresi.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka kalau kita #nomensyen pun akan tetap berpotensi dilaporkan. Karena soal pencemaran adalah hal yang “relatif” sehingga akan ada ahli bahasa atau ahli sosial yang akan menafsirkan. Dengan demikian, status-status di medsos akan rentan.  Sanksinya? Pidana Penjara yang lama, saat ini (Sebelum direvisi yang katanya mengurangi masa pidana penjara) kamu bisa dipidana enam tahun!

Berikut bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sedangkan soal sanksi, sebagaimana Pasal 45 ayat (1) UU ITE

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Jadi, tepat kalau kita mencoba berkomunikasi dan berkonsultasi hukum apabila ada indikasi pencemaran nama baik dilakukan atas status medsos (media elektronik, menurut UU ITE) yang kita lakukan.

Status medsos yang menyinggung perasaan (orang Indonesia saat ini kok jadi terkenal mudah tersinggung ya, bukan tepo seliro, maaf memaafkan dan gotong royong seperti dulu lagi, hiks hiks) dapat menjadi acuan untuk melaporkan seseorang dengan tuduhan pencemaran nama baik (defamation). Soal ini, sudah berulangkali terjadi dan hingga hari ini masih membawa korban.

Status Facebook, Twitter, Path, Instagram dan sejenisnya rentan sekali dipolisikan. Cukup screen capture status tersebut, bawa ke polisi untuk dilaporkan/diadukan jika merasa tersinggung dan fitnah.

Rada ngeri kan? Nah, jaman ini pula, ternyata sudah ada era “cyber lawyer” dimana kita (netizen, internet savvy, pengguna internet) bisa menemukan pengacara dan/atau meminta bantuan hukum dengan cepat. Berbasis lokasi dan kebutuhan pula. Kita juga bisa chat dan menuliskan perkara yang kita hadapi, apapun itu.

Contoh UU ITE yang saya sedikit bahas merupakan salah satu kemungkinan yang banyak terjadi menimpa para netizen. Selain meminta bantuan dari LSM seperti Safenet, lembaga seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum), juga bisa konsultasi via platform online yang saat ini sudah ada, seperti yang saya tulis di LAMAN INI.

Mestinya benar, seperti tulisan saya itu, bahwa bukan hanya UU ITE dan sejenisnya yang terkait “online” yang menjadi sentral bantuan hukum. Namun juga beragam aktivitas baik private maupun public yang dapat dipertemukan. Misal, soal kontrak jual beli tanah, harta warisan, juga penerjemahan tersumpah untuk dokumen bisnis.

Saya optimis, model bertemunya pengacara dan klien, juga bertemu dengan penerjemah tersumpah, advokat dan sejenisnya melalui media internet merupakan hal yang positif dan akan marak karena kebutuhan internet savvy kita.

Juga, jika kita berhak, maka terbuka kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dan pengacara gratis, sesuai rujukan peraturan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) nomer 1, bahwa dedikasi 50 jam dalam setahun bagi advokat untuk pelayanan publik. Pro Bono, alias tanpa membayar jasa. Tentu urusan pengadilan dan biaya terkait berbeda perkara.

Semoga pola dan model bertemunya pengacara dan klien dengan platform online dapat membuka transparansi dan juga kompetisi kualitas dari setiap praktisi hukum yang bergabung di layanan ini. Masyarakat, dengan demikian, dapat terbantu mulai dari chat ke admin, mem-post masalah hukum dan memilih jawaban dari para praktisi hukum yang paling membantu, crowdsource ini pastinya akan menjadi primadona, terutama bagi netizen Indonesia yang rentan dipermasalahkan melalui pasal-pasal karet UU ITE.

Semoga!

 

 




PENGUMUMAN

FOLLOW US

  • 555
    Subs.
  • 636
    Follow.